Divisi Regional 1 Sumatra Utara & Nanggroe Aceh Darussalam.

DIVRE 1 Sumatra Utara merupakan Divisi Regional PT. KAI yang membentang dari Aceh sampai dengan Rantau Prapat Medan.

Sejarah Jalur Kereta Api Sumatera Utara

NV. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) adalah perusahaan kereta api milik swasta Belanda yang dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda. DSM merupakan satu-satunya perusahaan kereta api swasta di Sumatera Utara (Atjeh Stoomtram Staatspoorwegen (ASS) di Aceh, Staatspoorwegter Sumatra’s Westkust (SSS) di Sumatera Barat dan Staatspoorweg in Zuid Sumatera (ZSS) yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pembentukan DSM pada awalnya merupakan usulan Mr. Cremer, manager perusahaan perkebunan tembakau bernama Deli Maatschappij. Ia menyarankan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar dibuka jalur kereta api untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi. Pemerintah menanggapi saran tersebut dengan memberikan konsensi kepada Deli Maatschappij untuk membangun jalan kereta api Belawan–Medan–Deli Tua–Timbang langkat (Binjai) pada 23 Januari 1883. 4 Lima bulan kemudian Deli Maatschappij mengalihkan hak konsesinya kepada Deli Spoorweg Maatschappijberkantorpusat di Medan–yang baru saja didirikan oleh perusahaan perkebunan tersebut. Pengalihan konsesi dimaksudkan agar Deli Maatschappij lebih fokus mengurusi perkebunan tembakau. Selama 50 tahun beroperasi, DSM telah mengeruk keuntungan besar, puncaknya pada tahun 1937 – 1939.

Pada masa pendudukan militer Jepang, DSM tidak dapat beroperasi karena dibekukan dan digabung dengan perusahaan-perusahaan kereta api lainnya di bawah Pemerintah Militer Jepang. Setelah berakhir masa Pemerintah Militer Jepang di Indonesia, DSM masih bertahan dalam menjalankan operasionalnya di tengah konflik perang. Tetapi dengan adanya pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) secara sepihak oleh Indonesia pada 21 Februari 1956, DSM kemudian diambilalih oleh Pemerintah Indonesia pada 14 Desember 1957. Pada April 1963  pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai perkeretaapian Indonesia, yaitu DSM harus dilikuidasi dan eks-perusahaannya digabung menjadi bagian dari PNKA Republik Indonesia Eksploitasi Sumatera Utara.